Bapak/Ibu, mohon pendapatnya. Menurut juknis BOS 2023 apabila bendahara madrasah negeri bertransaksi dengan non PKP maka tidak perlu dipungut PPN, cukup melampirkan surat pernyataan dari PPN bahwa yang bersangkutan bukan PKP, ditandatangani dan bermaterai.
Tapi madrasah kami pernah di-audit BOS, salah satu temuannya adalah kurang pungut PPN. Bagaimana seharusnya kami bersikap?
Jawab:
Perihal bendahara madrasah negeri sebagai pemungut PPN atau tidak ketika bertransaksi dengan non PKP, memang masih terjadi perbedaan terkait hal tersebut, secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- Pendapat tidak memungut PPN
Pendapat ini mendasarkan argumentasinya pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-382/PJ./2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut PPN dan PKP Rekanan, pada Lampiran 1 disebutkan bahwa Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (Jasa Kena Pajak).
- Pendapat memungut PPN
Pendapat ini mendasarkan argumentasinya pada Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN beserta perubahannya, juga berdasarkan SE Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ./2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan Dengan Penggunaan Dana BOS oleh Bendaharawan atau Penanggung Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.
Sebenarnya tidak sesederhana memungut atau tidak karena terjadi diskursus yang cukup dalam. Meski demikian, nampaknya penyusun Juknis BOS mengambil pendapat yang menyatakan tidak memungut. Sedangkan para pemeriksa/auditor mengambil pendapat yang menyatakan memungut.
Lalu bagaimana pendapat kami? Tim setelah melakukan telaah mengambil pendapat bahwa hendaknya bendahara madrasah negeri memungut PPN atas pembelian BKP dan atau perolehan JKP Ketika bertransaksi dengan non PKP, argumentasinya sebagai berikut:
- Pasal 16A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN beserta perubahannya merupakan pasal provisio dalam UU PPN. Provisio merupakan ketentuan yang mengatur berbeda atas suatu ketentuan yang bersifat umum, dengan kata lain provisio adalah mekanisme khusus yang berbeda dengan ketentuan umum yang berlaku. Jika Pasal 3A UU PPN sebagai auran hukum yang bersifat umum, mewajibkan PKP penjual melakukan pemungutan PPN kepada pembeli BKP/penerima JKP, maka Pasal 16A UU PPN adalah aturan hukum yang bersifat khusus (provisio), yang mewajibkan Pemungut PPN selaku pembeli BKP/penerima JKP yang melakukan pungutan.
- Berdasarkan SE Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ./2006, menyebutkan dalam hal dana BOS diberikan kepada sekolah negeri maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan pemungut PPN atas pembelian BKP dan perolehan JKP. SE tersebut tidak membedakan BKP atau JKP tersebut berasal dari transaksi dengan PKP atau non PKP.
- Dasar hukum pembentukan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-382/PJ./2002 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 547/KMK.04/2000 yang ternyata KMK tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku oleh KMK Nomor 563/KMK.04/2003.
Lalu bagaimana sebaiknya sikap bendahara madrasah negeri?
Menurut hemat kami jika bendahara madrasah negeri tidak melakukan pungutan PPN ketika bertransaksi dengan non PKP maka hal tersebut tidak menjadi masalah karena mempunyai rujukan yang jelas yakni Juknis BOP RA dan BOS pada Madrasah. Sehingga ketika terjadi perbedaan pandangan antara auditi dan auditor pada saat audit BOS maka yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah Juknis BOS itu sendiri.
Namun demikian untuk menghindari dilema kondisi di atas, tim konsultan masih menyarankan pembelian BKP atau perolehan JKP dilakukan melalui PKP terutama untuk nilai pembelian di atas Rp2.000.000, sedangkan untuk pembelian di bawah nilai Rp2.000.000 tidak dipungut PPN dan dapat dilakukan dengan leluasa kepada bukan PKP.
